Kenyataanmenunjukkan, mayoritas yayasan sekolah swasta tidak mampu membayar gaji guru setara dengan gaji guru berstatus PNS. Mungkin ada yang bertanya, bila guru swasta jadi PNS, lantas apa beda sekolah swasta dan negeri? Perbedaan tetap ada, yakni pada ciri khas dan itu tidak boleh diganggu oleh pemerintah. Perancangan Sistem Informasi Penggajian Guru dan Karyawan Pada Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH BekasiPerancangan Sistem Informasi Penggajian Guru dan Karyawan Pada Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH BekasiAbstrak Tujuan dibuatnya sistem informasi penggajian guru dan karyawan adalah dengan adanya wawancara yang penulis lakukan, Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH dalam pengolahan data gaji karyawan masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu mencatat pada pembukuan sehingga sering terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah gaji guru yang didasarkan pada berbagi rincian yang berbeda-beda, hal ini dapat menghambat proses kinerja bendahara instansi tersebut. Kesalahan dalam menghitung gaji dapat berakibat fatal karena dapat berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu bendahara juga kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan, karena petugas harus melihat data pada pembukuan, kemudian mengolah, menggunakan Ms. Excel. Sumber wawancara dengan bendahara Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH Bekasi. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, study pustaka, analisis, perancangan sistem informasi dilanjutkan dengan pembangunan sistem informasi dan selanjutnya adalah uji coba. Pada penelitian ini telah dirancang sebuah sistem informasi penggajian guru pada yayasan perguruan hidayatullah YPH Bekasi. Dimana dalam membangun sitem ini digunakan alat bantu perancangan sistem yaitu DFD, ERD dan pseudocode serta dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java dengan menggunakan NetBeans serta database MySQL. Abstract The purpose of making teacher and employee payroll information system is by the interview that the author did, Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH Bekasi in processing employee salary data is still using the conventional way, namely recording on the books so that errors often occur in calculating the amount of teacher salary based on sharing different details, this can hamper the performance process of the agency treasurer. Errors in calculating salaries can be fatal because it can affect the preparation of financial statements. In addition, the treasurer also had difficulty in preparing financial reports, because officers had to look at the data in the books, then process, use Ms. Excel. Source interview with Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH Bekasi. The method used by the author in this study is to conduct observations, interviews, study of literature, analysis, design of information systems followed by the construction of information systems and subsequently is a trial. In this study a teacher payroll information system was designed at the Yayasan Perguruan Hidayatullah YPH Bekasi. Where in building this system used system design tools that are DFD, ERD and pseudocode and by using Java-based programming language using NetBeans and MySQL database.
Prospekpekerjaan menjadi guru PNS sudah pasti menjadi idaman para lulusan PGSD. Menjadi guru adalah profesi mulia, apalagi guru PNS punya pasive income. Belum lagi adanya tunjangan dan uang pensiunan. Status sosial yang baik, adanya jaminan kesehatan, jam kerja teratur, serta punya kesempatan andil pengabdian terhadap negara.
BerandaKlinikKetenagakerjaanHukumnya Jika Yayasa...KetenagakerjaanHukumnya Jika Yayasa...KetenagakerjaanSenin, 27 Juni 2022 Bisakah yayasan didenda kalau telat bayar gaji karyawan? Apa hukumnya jika yayasan tidak membayar BPJS ketenagakerjaan? Apakah yayasan juga tunduk pada UU Ketenagakerjaan? Yayasan termasuk sebagai pemberi kerja atau perusahaan dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan hak-hak karyawan yayasan termasuk pembayaran gaji karyawan tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Karyawan Yayasan Berhak Terima GajiBerdasarkan Pasal 2 UU Yayasan, organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Dalam tindakan kepengurusan serta kegiatan operasional sehari-hari yayasan diemban oleh pengurus, di mana pengurus bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan yayasan. Pengurus yayasan juga tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.[1]Berjalannya kegiatan yayasan tentu tidak terlepas dari peran para karyawan yayasan. Pengurus tidak mungkin melaksanakan kegiatan sosial yayasan tanpa bantuan dari perangkat di bawahnya. Konsep ini sama dengan organ direksi PT yang tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan usaha PT tanpa dibantu masalah gaji secara eksplisit telah dituangkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU 28/2004 yang selengkapnya berbunyiKekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Namun ada pengecualian yang dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan[2]bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik horizontal maupun vertikal dengan pendiri, pembina, dan pengawas; danmelaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh melaksanakan tugas kepengurusan sesuai ketentuan hari dan jam kerja yayasan bukan bekerja paruh waktu/part time.Adapun penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.[3]Dikutip dari Karyawan Yayasan Boleh Digaji, ketentuan Pasal 5 UU Yayasan sebelum perubahan bersifat rigid dan dapat diinterpretasikan, kekayaan yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung kepada pihak-pihak yang disebutkan. Akibatnya, karyawan yayasan juga tidak akan bisa menikmati hasil kerja kerasnya tiap bulan hal. 1.Masih dalam laman yang sama, Abdul Gani Abdullah, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkeh HAM pada periode itu menjelaskan bahwa karyawan yayasan boleh digaji. Larangan menerima gaji hanya berlaku untuk organ yayasan hal. 1.Abdul Gani berpendapat organ yayasan tidak boleh digaji, kecuali anggota organ yayasan. Seperti kalau di rumah sakit, dokter harus dibayar karena keahliannya yang bekerja. Begitu juga seorang profesor yang menjadi ketua yayasan dan dia menjadi dosen di universitas di mana yayasan didirikan hal. 2.Untuk penggajian karyawan yayasan, alokasinya diambil dari anggaran-anggaran yayasan itu sendiri. Abdul Gani menjelaskan bahwa komponen gaji karyawan yayasan masuk ke salah satu anggaran pengeluaran Yayasan hal. 2.Apabila ketentuan Pasal 5 UU Yayasan lama diterapkan, dikhawatirkan tidak akan ada yang bersedia menjadi pengurus yayasan secara cuma-cuma, sementara untuk jabatan pengurus dan karyawan yang telah meluangkan waktu serta tenaganya tidak mendapatkan balasan yang setimpal.[4]Sehingga, revisi UU Yayasan dalam UU 28/2004 menambahkan pengecualian, artinya tidak dilarang jika pengurus atau karyawan diberikan gaji, upah atau honorarium dengan kriteria Hukum Jika Yayasan Telat Bayar GajiSementara itu, jika melihat dari ketentuan UU Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[5]Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[6]Menurut hemat kami, yayasan termasuk sebagai pemberi kerja, yang menurut UU Ketenagakerjaan wajib membayar upah kepada yayasan sebagai pemberi kerja telat membayar gaji karyawannya, Anda dapat membaca Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha untuk mengetahui langkah hukum tepat yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pembayaran gaji karyawan, berikut denda yang dikenakan bagi yayasan yang telat bayar itu, tidak ada alasan bahwa gaji boleh tidak dibayarkan karena yayasan tidak punya uang. Justru ini dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, dan karyawan berhak menuntut pembayaran juga THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?Sanksi Administratif Tidak Mendaftarkan BPJS KetenagakerjaanPengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah minimal Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, demikian yang disarikan dari Masih Haruskah Perusahaan Mendaftar BPJS Jika Sudah Ikut Asuransi Lain?Karena yayasan juga sebagai pemberi kerja atau dalam hal ini pengusaha, kami berpendapat, yayasan wajib mendaftarkan karyawannya dan wajib memungut maupun membayar iuran dan menyetorkannya kepada BPJS.[7]Lebih lanjut, bersumber dari laman yang sama, program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan terdiri atasjaminan kecelakaan kerja;jaminan hari tua;jaminan pensiun;jaminan kematian; danjaminan kehilangan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan “tidak membayar BPJS” dalam artian “tidak mendaftarkan BPJS”. Maka, apabila benar yayasan tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, ia akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.[8]Apakah Yayasan Tunduk Pada UU Ketenagakerjaan?Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai yayasan telat bayar gaji karyawan serta berangkat dari definisi yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[9]Kemudian merujuk pula pada pengertian pemberi kerja maupun perusahaan dalam UU Ketenagakerjaan,[10] maka terdapat benang merah dengan yayasan itu demikian, yayasan dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja atau perusahaan, sehingga Yayasan tunduk pada UU jawaban dari kami, semoga Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Prasetya. Yayasan dan Teori dan Praktik. Jakarta Sinar Grafika, 2014.[3] Pasal 5 ayat 3 UU 28/2004[4] Rudhi Prasetya. Yayasan dan Teori dan Praktik. Jakarta Sinar Grafika, 2014, hal. 71[6] Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU BPJS[9] Pasal 1 angka 1 UU Yayasan[10] Pasal 1 angka 4 dan 6 UU KetenagakerjaanTags
36full pdfs related to this paper. 7 contoh slip gaji pegawai negeri sipil. 10+ Contoh Slip Gaji Sederhana, Karyawan & Guru (+Gambar) Contoh slip gaji guru yayasan. Slip gaji guru yayasan. Hasil gambar untuk contoh slip gaji karyawan yang bisa di edit tanggal cv kreatif keuangan. Banyaknya guru yang mengajar baik sebagai guru honorer Suasana belajar di kelas 2A dan 2B di SD Negeri Semanu. Rombongan belajar ini terpaksa digabung karena ada aksi mogok yang dilakukan FHSN, Senin 15/10/2018. - Harian Jogja/David Kurniawan SLEMAN - Sekolah swasta mengaku kesulitan untuk menggaji guru honorer setara dengan Upah Minimum Provinsi. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan bantuan agar bisa membuat guru honorer lebih SMK Muhammadiyah Cangkringan, Dwi Gunarto, menjelaskan terkait dengan wacana gaji guru honorer sesuai UMP, menurutnya tidak masalah jika ada dukungan sumber dana dari Pemda DIY. “Kalau sumber gajinya jelas senang karena kalau dari sekolah sendiri kemampuan sekolah berbeda-beda,” ujarnya, Jumat 26/11/2021. Ia menjelaskan sumber dana ini tidak harus 100%, tetapi bisa berupa subsidi, sehingga dapat membantu kemampuan sekolah dalam menggaji guru honorer sesuai UMP. “Mungkin ada apa lah dari pemda mungkin berapa atau sebulan berapa semacam subsidi,” persentase yang lebih besar, ia juga berharap Bantuan Operasional Sekolah BOS dapat dialokasikan untuk gaji guru honorer. Ia mengungkapkan di SMK Muhammadiyah Cangkringan hampir semuanya guru honorer dengan status tetap dari yayasan dan ada yang tidak tetap. Untuk guru honorer tetap, menurutnya, terkait dengan gaji tidak begitu menceritakan ketika masih dikelola oleh Pemkab Sleman, sempat ada semacam subsidi untuk gaji guru honorer, sekitar sehingga membantu sekolah. Namun ketika SMA-SMK sudah dikelola Pemda DIY, masih ada subsidi tetapi sangat SMK Maarif Tempel, Atik Sunaryati, mengakui belum siap jika harus memberi gaji guru honorer sesuai UMP. Hal ini dikarenakan saat ini pemasukan sekolah belum maksimal dan bantuan pemerintah juga masih minim. “Belum mampu karena masukan untuk sekarang belum dapat maksimal dan jumlah siswa belum penuh. Bantuan pemerintah untuk siswa swasta belum cukup sesuai biaya pendidikan SMK,” TerbatasDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Bantul akan memperjuangkan insentif guru honorer di Bumi Projo Tamansari agar sesuai Upah Minimum Kabupaten UMK. Namun perjuangan itu butuh waktu dan tidak memungkinkan diterapkan pada 2022 mendatang karena anggaran tahun depan sudah Disdikpora Bantul, Isdarmoko, mengakui insentif guru honorer di Bantul saat ini tertinggi masih 1,5 juta per bulan yang diberikan setiap tiga bulan. Nilai insentif tersebut sudah berlangsung sejak 2019 lalu saat UMK Bantul masih Sementara UMK Bantul 2022 sudah ada kenaikan menjadi Isdarmoko, insentif guru honorer masih belum naik tahun ini karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan. Namun, jika ada imbauan dari Pemda DIY terkait dengan insentif honorer harus sesuai UMK, Pemkab Bantul akan memperjuangkannya. “Tindak lanjutnya akan koordinasi dengan TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah] dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperjuangkan,” kata menyatakan insentif guru honorer tahun depan sudah di-entry sejak Juli lalu dan tidak memungkinkan lagi untuk diubah. Paling memungkinkan untuk kenaikan insentif guru honorer di 2023. Itu pun harus melalui pembahasan dengan TAPD dan DPRD. Sebagaimana diketahui insentif untuk guru maupun pegawai honorer di bidang pendidikan bervariasi tergantung mulai tahun mengajar. Namun paling tinggi adalah Rp1,5 juta per bulan yang dibayarkan tiap tiga bulan untuk honorer yang SK penangkatannya maksimal sampai 2005 lalu yang disebut honorer kategori 2 K2 atau honorer grade honorer grade dua yang SK pengangkatannya sampai 2007 sebesar Rp1 juta per bulan. Sementara honorer grade tiga atau dengan SK pengangkatan 2008-2013 mendapatkan per bulan. Honorer grade empat dengan SK pengangkatan 2014-2018 sebesar Nilai insentif tersebut hanya untuk honorer di sekolah honorer yang bekerja di instansi swasta juga ada insentif yan diberikan Pemkab Bantul meski tidak sebesar dengan insentif di intansi negeri. Rincian insentif honorer swasta untuk grade satu grade dua grade tiga dan grade empat HukumPemda DIY memastikan pemberian gaji untuk guru honorer minimal sesuai UMK untuk yang dipekerjakan oleh Pemda DIY telah dilakukan. Selain itu, telah ada payung hukum yang mengatur mengenai pemberian gaji untuk guru honorer minimal sesuai DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan untuk semua guru honorer yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah telah diberikan minimal sesuai UMK. "Dan itu ada aturannya. Diatur di Peraturan Gubernur [Pergub 74/2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu]. Karena honor yang diberikan oleh Pemda kan memang diatur dalam Pergub," katanya, itu, Aji juga mengaku sejauh ini tidak ada kendala dalam anggaran. Sebab, Pemda DIY telah menyiapkan anggaran untuk gaji guru honorer. "Sudah ada buffer-nya. Untuk saat ini tenaga bantu kami juga sudsh diatas dari UMK kota," ucap guru tenaga wiyata bakti, Aji menyatakan jika ada karena dipekerjakan oleh komite sekolah. Sejauh ini Pemda DIY telah meminta kepada komite sekolah untuk menghargainya. "Jika mereka bekerja 24 jam selama sepekan maka harus dibayar sesuai UMK," ucap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Dedi Budiono, mengatakan seluruh guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri baik SD maupun SMP di wilayah setempat telah mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yakni setara dengan upah minimum provinsi UMP."Penetapan upah kami minimal UMP DIY, jadi kalau pengangkatan berdasarkan skema yang dilakukan dinas itu upahnya UMP, bahkan yang diangkat oleh sekolah negeri itu standar gaji juga sama," katanya, saja, Dedi mengakui bahwa upah guru tidak tetap yang berada di sejumlah sekolah swasta atau milik yayasan di Kota Jogja sulit untuk diawasi. Skema penggajian guru tidak tetap di sejumlah sekolah swasta atau milik yayasan memang diatur oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kemampuan anggaran sekolah. "Yang sulit memang pengawasan soal pengangkatan GTT yang di swasta atau yayasan. Jadi itu kan di luar jangkauan kita, kita juga tidak bisa memaksa harus gaji sekian, karena mereka juga punya hitungan sendiri mengenai kemampuan anggarannya. Kalau sekolah negeri kita pastikan UMP," dalam pengangkatan guru tidak tetap dinas mengacu pada kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Perhitungannya yakni dengan melihat jam mengajar guru sebanyak 24 jam dalam sepekan per satu mata pelajaran. Pengangkatan juga dilakukan dengan proses seleksi yang profesional yang diselenggarakan dinas terkait atau melalui masing-masing sekolah."Ada yang diangkat oleh sekolah masing-masing atau kepala sekolah. Guru honor kita sekitar 200-an SD dan SMP, skema pengangkatannya itu dimulai dari laporan dari masing-masing satuan pendidikan mengenai kebutuhan guru," ujarnya. BACA JUGA Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Eddimenekankanyayasan juga harus membayarkan gaji kepada guru meskipun siswa dirumahkan sementara waktu. Pihaknya telah menyampaikan himbauan ini kepada yayasan sekolah swasta, agar tidak BerandaKlinikKetenagakerjaanKontrak Kerja dan Ga...KetenagakerjaanKontrak Kerja dan Ga...KetenagakerjaanRabu, 15 Juli 2020Mohon info, apakah guru di sekolah swasta boleh direkrut dengan sistem kontrak kerja per 1 tahun? Kemudian mengenai gaji, apakah tergantung kebijakan internal atau mengikuti UMR daerah? Terima pada sekolah swasta adalah guru yang diangkat dan ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Pengangkatan dan penempatan ini berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu pekerja kontrak dengan tetap berpedoman pada UU Ketenagakerjaan. Selain itu, gaji yang diterima oleh guru swasta tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Guru Swasta sebagai Karyawan KontrakMeskipun demikian, ada peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan yang juga berlaku bagi guru khususnya guru di sekolah swasta, seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “UU Ketenagakerjaan ”.Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam hal ini adalah sekolah swasta yang Anda tanyakan dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.[1]Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[2]Sementara itu, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat[3]nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;jabatan atau jenis pekerjaan;tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya;syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dantanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[4] Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas[5]jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan diketahui bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu “PKWT” atau guru dengan sistem kontrak seperti dalam pertanyaan Anda tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga hanya menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu[6]pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;pekerjaan yang bersifat musiman; ataupekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.[7]Sehingga dapat diketahui bahwa selama aturan mengenai PKWT antara guru swasta dengan pihak sekolah tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, maka hal ini Guru SwastaGaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[8]Pada dasarnya guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.[9]Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.[10]Istilah "Upah Minimum Regional tingkat I UMR Tk I" diubah menjadi "Upah Minimum Propinsi". istilah "Upah Minimum Regional Tingkat II UMR Tk II" diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota”, istilah ….Sejak itu, istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bukan lagi UMR, melainkan Upah Minimum Propinsi UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK.[11]Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[12]Oleh karena itu, gaji guru swasta menurut hemat kami meskipun besarnya gaji dan cara pembayarannya dicantumkan dalam perjanjian kerja, gaji tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan di informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga bermanfaat.[1] Pasal 25 ayat 3 UU 14/2005[2] Pasal 1 angka 7 UU 14/2005[3] Pasal 54 ayat 1 UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 56 ayat 1 UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 56 ayat 2 UU Ketenagakerjaan[6] Pasal 59 ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 59 ayat 4 UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 1 angka 15 UU 14/2005[9] Pasal 14 ayat 1 huruf a UU 14/2005[10] Pasal 15 ayat 1 UU 14/2005[11] Pasal 89 ayat 1 huruf a UU Ketenagakerjaan[12] Pasal 185 ayat 1 jo. Pasal 90 ayat 1 UU KetenagakerjaanTags

Pengelola( Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha) Tetap yang berhenti karena masa kerjanya berakhir mendapat jaminan, masa kerja sampai dengan 8 ( delapan ) tahun 2 ( dua ) kali gaji yang diterima bulan terakhir, masa kerja sampai dengan 15 ( lima belas ) tahun 4 ( empat ) kali gaji yang diterima bulan terakhir, selama keuangan Yayasan memungkinkan.

Pembina yayasan yang menerima gaji terancam dipidana. Konsep pemisahan kekayaan yayasan menjadi dasar argumentasi hakim. Bolehkah Pembina sebuah yayasan menerima gaji atau honorarium? Tidak! Begitulah jawaban yang diberikan UU No. 28 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 5 ayat 1 UU ini menegaskan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Khusus untuk Pengurus, ada pengecualian. Pengurus bisa menerima gaji jika disebutkan dalam Anggaran Dasar Yayasan, pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; atau Pengurus tersebut melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Pembinalah yang menentukan pengecualian itu. Larangan bagi Pembina mendapatkan gaji atau honorarium dari kekayaan yayasan menganggu Dahlan Pido. Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie ini merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Yayasan. Apalagi, sesuai Pasal 70 ayat 1 UU itu, ada ancaman pidana bagi Pembina yang menerima gaji dari kekayaan yayasan. Karena itu, Dahlan mempersoalkan pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Rupanya, Mahkamah tak sependapat dengan argumentasi Dahlan Pido. Menurut Mahkamah, larangan pemberian gaji kepada Pembina itu konstitusional. Itu berarti Pembina yayasan tetap dilarang menerima gaji sepanjang tidak memenuhi syarat pengecualian dalam ayat 2 Pasal 5 UU Yayasan. Putusan penolakan itu dibacakan majelis hakim MK, Rabu 26/8 kemarin. “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap ketua majelis MK, Arief Hidayat, saat membacakan putusan bernomor 5/PUU-XIII/2015 itu. Sebelumnya, pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie, Dahlan Pido mempersoalkan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 duan Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dahlan merasa diperlakukan diskriminatif atas berlakunya pasal-pasal tersebut karena norma tersebut melarang pembina dan pengawas yayasan menerima upah/honorarium. Sementara pengurus yayasan lainnya mendapatkan gaji dan honorarium. Bahkan, apabila pembina yayasan tetap menerima gaji/honorarium, sanksi pidana siap menantinya. Padahal, menurut pemohon pengurus yayasan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dibantu oleh organ lain, seperti Pembina dan Pengurus dan secara pekerjaan sama-sama melakukan aktivitas rutin. Karena itu, dia meminta MK menghapus kedua pasal itu. Mahkamah beralasan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Yayasan yang melarang kekayaan yayasan dialihkan atau dibagikan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, kepada pembina, pengurus dan pengawas sudah tepat. Ketentuan ini untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya, karena pendiri yayasan merupakan donatur sekaligus pengurus. Menurut pandangan Mahkamah, melalui pemisahan kekayaan, pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan untuk kegiatan beramal, bukan komersil. “Ini untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, sehingga seseorang pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan. Dengan begitu, tutur Suhartoyo, yayasan ditujukan bukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Selain itu, pengelolaan yayasan membutuhkan tenaga profesional menghadapi tuntutan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Makanya, UU Yayasan memberi jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan/pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan. “Organ yayasan yang bekerja untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos. Bahkan yayasan mempunyai kewajiban kepada organ yayasan untuk membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU Yayasan,” lanjutnya. Ketentuan pidana Pasal 70 ayat 1 dan 2 UU Yayasan, menurut Mahkamah, dimaksudkan memberi sanksi pidana kepada organ yayasan yang melanggar norma Pasal 5 sekaligus upaya menegakkan hukum dan memberi ketertiban serta kepastian hukum bagi yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan. “Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.” Kerja Guru sd Cari di antara 29.000+ lowongan kerja terbaru di Indonesia dan di luar negeri Gaji yang layak Pekerjaan penuh waktu, sementara dan paruh waktu Cepat & Gratis Pemberi kerja terbaik Kerja: Guru sd - dapat ditemukan dengan mudah! - Status Guru tetap Yayasan setelah lulus masa percobaan 3 bulan. - Gaji bulanan serta tunjangan
Berapa banyak penghasilan Guru di Indonesia?Rata-rata gaji pokokGaji rata-rata untuk guru adalah Rp per bulan di gaji dilaporkan, diperbarui pada 12 Juni 2023Perusahaan ternama untuk Guru di IndonesiaKota dengan gaji terbesar di dekat Indonesia untuk GuruJakarta54 gaji dilaporkanDenpasar6 gaji dilaporkanTangerang13 gaji dilaporkanSurabaya7 gaji dilaporkanDi manakah Guru bisa mendapatkan penghasilan lebih besar?Bandingkan gaji untuk Guru di lokasi yang berbedaBerapa besar gaji dari profesi yang serupa di Indonesia?
DiharapakanYayasan mengerti pekerjaan di bidang graphic design, editing video, dan sejenisnya adalah pekerjaan yang tidak mudah. Jika meminta guru untuk mengerjakan hal tersebut, mohon dipertimbangkan upah yang diberikan.Tidak ada Desain Gratis, adanya Desain Grafis. Perusahaan ini setelah 1 tahun Akan tetap sama. Jaminan kesejahteraan guru masih menjadi Pekerjaan Rumah PR yang besar di negeri ini. Banyak nasib guru masih jauh dari kata sejahtera, terlebih upah yang didapatkan tidak sepadan dengan tanggungjawab dan pengorbanan yang mereka sebagaimana kisah guru honorer yang viral baru-baru ini, Panji Setiaji, seorang guru SDN Babakan, Sukabumi, Jawa Barat. Per bulan beliau mendapatkan gaji 300 ribu. Panji viral karena dia harus menghidupi dirinya dan orang tuanya. Tekat yang teguh untuk mengajar sekalipun gajinya tak memadai membuat orang tua wali murid dan relawan memberinya hadiah sepatu dan sepeda motor. baru salah satu kisah guru honorer yang tersentuh oleh media. Tentu masih banyak lagi nasib guru yang mengenaskan dan kurang sejahtera seperti Panji. Laman 28/01/2020 mengabarkan total guru di Indonesia sebanyak orang. Adapun yang bukan sebagai guru PNS atau tetap yayasan sebanyak orang. Angka ini terdiri dari guru honor sekolah, guru tidak tetap kabupaten/kota, guru tidak tetap provinsi, dan guru bantu hari ini nasib guru honorer yang jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang tersebut masih diperjuangkan di DPR. Komisi X DPR RI RDPU dengan Ketua Umum komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer RI dan Ketua Umum Perkumpulan Honorer Indonesia sedang membahas aspirasi soal penetapan tenaga honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS. 28/01/2020. Padahal sebelumnya pemerintah berencana menghapus istilah tenaga honorer diganti dengan istilah lain. Banyak teka-teki seputar masa depan guru honorer, akankah kabar tersebut benar-banar menjadi angin segar bagi mereka? Dari paparan di atas, mengerucut tiga pertanyaan besar, yaituPertama. Mengapa kesejahteraan guru honorer tidak sebanding dengan tanggung jawab dan pengorbanannya sebagai pendidik?Kedua. Apakah rendahnya kesejahteraan guru honorer berdampak pada tanggung jawab dan pengorbanannya untuk mencerdaskan anak didik?Ketiga. Bagaimana membangun sistem pendidikan yang bermutu khususnya dalam pemberian penghargaan yang layak sehingga mampu menyejahterakan kehidupan guru honorer?========Mengupas Penyebab Kesejahteraan Guru Honorer Tidak Sebanding dengan Tanggung Jawab dan Pengorbanannya Sebagai PendidikGuru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sebuah sebutan pada hymne Guru yang sekarang telah digubah. Namun sepertinya hal itu terjadi adanya. Nasib guru, apalagi guru honorer tidak sejahtera. Akibat gaji yang kurang manusiawi yang harus ikhlas diterima oleh mereka, sehingga mereka benar-benar guru tanpa tanda jika melihat beban tanggung jawab guru honorer tidak jauh beda dengan guru yang telah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tapi dalam soal upah, gaji guru honorer masih memilukan. Guru baik ASN maupun honorer di lapangan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pembelajaran. Lewat lisan dan tangan merekalah SDM-SDM negeri ini diproses menjadi SDM yang berkualitas. SDM itulah yang suatu saat akan menjadi penerus keberlangsungan indonesia tercinta. Alangkah cerdasnya sebuah negeri yang sangat memperhatikan guru untuk perbaikan masa depan bangsa seperti yang dicontohkan Rosululloh SAW pada tawanan perang Badar yang dimanfaatkannya untuk mengajari penduduk Madinah baca dan tulis. Seperti juga yang dicontohkan Kaisar Hirosima yang mengajukan pertanyaan berapa jumlah guru yang tersisa pasca Hirosima luluh lantak karena bom atom. Tanda tanya besar mengapa hal tersebut bisa terjadi rendahnya kesejahteraan honorer? Apabila dicermati dengan teliti, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya tinggi. Selain untuk menyediakan infrastruktur, juga untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan dan mengupah tenaga pendidik ataupun karyawan yang membantu terselenggaranya proses Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyebutkan anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 sebesar Rp75,531 tersebut ia jelaskan untuk menampik anggapan masyarakat yang mengira anggaran Kemendikbud sebesar Rp500 triliun atau sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN."Kebanyakan dana ini langsung ditransfer ke daerah melalui DAU dana alokasi umum dan DAK dana alokasi khusus. Jadi dari 505 triliun, sekitar 306,9 triliun atau 61 persen, mayoritas, itu merupakan transfer ke daerah dan dana desa," ungkap Nadiem dalam siaran pers yang diterima menjelaskan kembalinya Pendidikan Tinggi ke dalam Kemendikbud, anggaran Kemendikbud yang semula 35,7 triliun akan ditambahkan 39,2 triliun pada tahun 2020."Jadi sekitar 2,3 triliun yang akan tersisa di Kemenristek. Untuk 2020 itu totalnya yang dikelola Kemendikbud 75,531 triliun," paparan di atas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk pendidikan cukup kecil hanya 20% dari APBN. Padahal, pendidikan termasuk salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi negara setelah kesehatan dan saja jika ada pemerintah saling lempar tanggung jawab ketika banyak guru honorer ingin sejahtera dan diangkat menjadi ASN. Pasti kebingungan harus dapat dana dari mana lagi dengan porsi anggaran sekecil itu?Adanya guru ASN dan guru honorer menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan status guru yang berpengaruh pada upah yang akan mereka terima. ASN jelas mendapatkan fasilitas dari negara. Bagi guru honorer masih menjadi polemik, karena pemerintah kebingungan dan saling lempar tanggung jawab dalam mengupah guru honorer banyak dilakukan supaya guru honorer bisa diangkat menjadi ASN, tapi ternyata masih alot dan tidak mudah. Karena pemerintah bingung mencari sumber dana jika para guru honorer diangkat menjadi ASN, otomatis akan menambah anggaran negara. Baru-baru ini istilah honorer pun akan dihapus dan diganti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK. Tapi soal kesejahteraan akankah bisa mereka rasakan? Masih meratanya gaji yang diterima oleh guru, seperti yang dialami guru honorer adalah bukti bahwa porsi anggaran pendidikan minim. Apalagi akibat Indonesia masuk di lingkaran kapitalisme global, memaksa pemerintah untuk melepas tanggung jawabnya dan hanya menjadi regulator semata. Seolah pendidikan diserahkan ke mekanisme pasar. Hal ini sangat bahaya karena pendidikan hanya akan dijadikan sebagai komoditas para kapitalis mengejar Rendahnya Kesejahteraan Guru Honorer Pada Tanggung Jawab dan Pengorbanan untuk Mencerdaskan Anak DidikTidak dipungkiri bahwa namanya orang berkerja pasti mengharapkan upah yang sesuai dengan keringat dan jasa yang telah dia lakukan. Jika upah tidak sepadan tentunya ini akan berpengaruh pada kinerjanya. Guru honorer juga manusia yang pastinya memiliki kebutuhan hidup. Apabila mereka mendapatkan gaji yang tidak manusiawi tentunya akan berpengaruh pada tidak akan fokus sepenuhnya untuk mengajar karena harus mencari kerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa jadi pekerjaan sampingan ini menyita waktu, fokus dan perhatian guru tersebut. Padahal untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik memerlukan persiapan yang matang, dimana ini pasti dilakukan di luar jam gaji guru dimana memiliki tanggung jawab yang sama yaitu mewujudkan tujuan pendidikan nasional akan memicu kecemburuan sosial yang tiada ujungnya. Fitroh manusia tentunya akan tidak terima jika diperlakukan tidak adil terus menerus. Maka wajar jika nasib guru honorer senantiasa diperjuangkan. Hanya saja sistem yang ada tidak mampu mewujudkan keadilan tersebut. Begitulah sistem pendidikan yang semakin liberal mengejar 'profit oriented'.Pendidikan yang berkualitas berbanding lurus dengan biaya pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan membutuhkan biaya, merawatnya pun membutuhkan biaya. Termasuk mengupayakan pendidik yang berkualitas dengan terus mengasah kompetensinya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaan besarnya, siapakah seharusnya yang bertanggungjawab atas biaya pendidikan tersebut? Jelas, biaya yang tidak kecil untuk pendidikan yang berkualitas tidak bisa hanya ditanggung oleh masyarakat. Tanggungjawab penuh atas penyelenggaraan biaya pendidikan harus menjadi milik negara. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan guna mencetak generasi yang bermutu dan unggul, sebagaimana yang termaktub dalam tujuan pendidikan nasional pada UU Tahun 2003. Demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional yang mulia tersebut, sudah seharunya negara berusaha keras, berkorban totalitas serta mengawal keberjalanannya. Dengan demikian siapapun penguasa di negeri ini, harus bertanggungjawab penuh atas jalannya pendidikan yang berkualitas dan memastikan segala variabel yang bisa mewujudkan tujuan pendidikan berjalan dengan baik, termasuk variabel kesejahteraan semua guru termasuk guru honorer yang menjadi topik masalah yang diangkat dalam makalah ini. Berbicara kesejahteraan guru maka kita akan membicarakan soal gaji guru yang layak. Tentu gaji adalah bagian dari biaya pendidikan juga, selain fasilitas dan sarana prasarana. Pembiayaan pendidikan maka terkait erat dengan sistem ekonomi yang diterapkan dalam sebuah negara. Jika melihat modal dasar yang dimiliki Indonesia yang kaya akan SDA dan kelimpahan kekayaan di darat dan laut, pembiayaan pendidikan berapapun bukanlah masalah. Tapi karena konsep ekonomi indonesia yang condong dengan konsep ekonomi kapitalisme liberal, dimana SDA dan kekayaan alam bisa dikelola bahkan dimiliki oleh swasta atau korporat asing, maka modal dasar tersebut tidak sungguh menjadi modal berharga. Indonesia harus kelimpungan memenuhi anggaran APBN nya dengan pajak yang setiap tahun prosentasenya terus meningkat dan ditutup dengan hutang luar negeri yang mencekik. Padahal kekayaan dan SDA berlimpah yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat termasuk modal pembiayaan pendidikan yang besar, malah dinikmati segelintir kapitalis. Inilah yang menjadi penyebab utama nasib guru yang jauh dari kata sejahtera. Membangun Sistem Pendidikan yang Bermutu Khususnya dalam Pemberian Penghargaan yang Layak sehingga Mampu Menyejahterakan Kehidupan Guru tentang kesejahteraan, seharusnya guru dipandang sebagai satu pandangan, yaitu tenaga pendidik yang layak disejahterakan dan dimuliakan karena aktivitasnya berhubungan dengan pembentukan generasi bangsa. Istilah guru honorer telah melukai hati para tenaga pendidik, karena status guru honorer yang mendapatkan gaji tidak selayaknya. Pembahasan selanjutnya adalah membahas bagaimana solusi sistem pendidikan yang mampu mensejahterakan para menyadari bahwa pendidikan adalah aset dan investasi massa depan yang menjanjikan. Bagaimana tidak, dari penyelenggaraan pendidikan ini akan lahir generasi emas pengisi peradaban Islam. Oleh karena itu, Islam mewajibkan negara beratnggungjawab penuh atas terselenggaranya pendidikan dengan gratis dan negara wajib mewujudkan tujuan pendidikan Islam yaitu mencetak generasi yang mempunyai kepribadian Islam yang mulia dan agung. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk menjaga akal manusia. Lihat TQS al-Maidah 90-91; TQS az-Zumar 9; TQS al- Mujadilah 11.Sistem pendidikan Islam ini jelas tak bisa berdiri sendiri, harus ditopang oleh sistem ekonomi dan politik yang sehaluan, apalagi kalau bukan sistem islam. Tentu jika kita membicarakan sistem islam maka tidak lain adalah negara Khilafah akan mengupayakan fasilitas, sarana prasarana, dan menjamin kesejahteraan tenaga pendidik. Infrastruktur pendidikan akan dibangun guna mendukung suksesnya tujuan pendidikan Islam. Para Sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan ujrah gaji kepada tenaga-tenaga pengajar yang bekerja di instansi pendidikan negara Khilafah di seluruh strata pendidikan. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah sebanyak 15 dinar setiap sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam Al-Baghdadi, 1996, negara Islam juga memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan praktisnya adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar 4,25 gram emas. Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan biaya pendidikan di dalam sistem Islam, tentunya Islam mempunyai sistem ekonomi yang unggul sehingga mampu menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Lalu dari mana sumber biaya pendidikan Islam?Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai’ dan kharaj serta pos milkiyyah amah. Seluruh pemasukan negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah amah, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan. Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi maka negara tidak akan menarik pungutan apa pun dari milkiyah ammah harta kepemilikan umum yaitu di dalamnya termasuk sumber daya alam dan aset kekayaan negara. Pastinya jika Indonesia menerapkan sistem Islam akan mampu menyelenggarakan pendidikan gratis, mengingat kekayaan alam dan sumber daya alam yang melimpah ruah dari Sabang sampai jika sebuah negara Khilafah mengalami krisis, syariat Islam membolehkan negara s mengambil pungutan demi terselenggaranya tiga kepentingan umum yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Asalkan pungutan tersebut tidak memberatkan dan ikhlas diberikan demi tercapainya kemashlahatan paparan di atas tentunya tidak hanya guru yang sejahtera, seluruh warga negara Khilafah akan dijamin kesejahteraannya, karena hal tersebut adalah bagian dari hukum syara yang akan dimintai pertanggungjawaban di institusi Khilafah maupun di permasalahan dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikutTidak meratanya gaji yang diterima oleh guru, seperti yang dialami guru honorer adalaha. Bukti bahwa porsi anggaran pendidikan minim dan tidak proporsional. Hanya 20% dari APBN500T, seharusnya bisa lebih besar lagi. Dimana mampu menjamin mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga dan peserta Akibat Indonesia masuk di lingkaran kapitalisme global, memaksa pemerintah untuk melepas tanggung jawabnya dan hanya menjadi regulator semata. c. Pendidikan diserahkan ke mekanisme pasar. Hal ini sangat bahaya karena pendidikan hanya akan dijadikan sebagai komoditas para kapitalis mengejar kesejahteraan guru honorer berpengaruh pada tanggung jawab dan pengorbanan untuk mencerdaskan anak Gaji yang tak manusiawi, membuat guru honorer mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan Pekerjaan sampingan ini menyita waktu dan perhatian guru, padahal proses pembelajaran harus disiapkan diluar jam mengajarc. Semua guru harus mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tapi jika guru tidak sejahtera, bahkan terzalimi, bagaimana tujuan tersebut bisa terwujud?Sistem pendidikan yang bermutu dan mampu memberikan imbalan dan penghargaan yang layak untuk guru adalah sistem pendidikan Islam dalam naungan Khilafah. a. Khilafah menjadikan aset berharga untuk massa depan, sehingga tujuan pendidikan Islam mencetak generasi unggul berkepribadian Islam akan serius untuk diwujudkan dan didukung oleh berbagai perangkat sistem yang Dalam sistem Khilafah, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah tanggung jawab penuh negara dan wajib diselenggarakan dan dipenuhi secara Sumber pendapatan negara Khilafah diperoleh dari baitul mal, yakni dari pos fai’ dan kharaj serta pos milkiyyah amahharta kepemilikan umum. Dalam sistem Khilafah SDA yang melimpah haram dikapitalisasi, karena semuanya digunakan sebagai modal besar untuk menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, dan keamanan Sistem pemerintahan Khilafah tidak hanya menjamin kesejahteraan guru, tapi juga seluruh warga negaranya. Sistem Khilafah terbukti unggul dan adil secara ekonomi, politik, dan lain-lain, karena bersumber dari pedoman hidup yang telah Allah SWT turunkan.[]Oleh Ika MawarningtyasAnalis Muslimah Voice kenX0h.
  • hw8ga86ey6.pages.dev/114
  • hw8ga86ey6.pages.dev/4
  • hw8ga86ey6.pages.dev/104
  • hw8ga86ey6.pages.dev/153
  • hw8ga86ey6.pages.dev/238
  • hw8ga86ey6.pages.dev/128
  • hw8ga86ey6.pages.dev/258
  • hw8ga86ey6.pages.dev/260
  • hw8ga86ey6.pages.dev/302

    • gaji guru tetap yayasan